MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menerima delapan sertifikat aset dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2026).
Penyerahan sertifikat tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerjanya. Ia didampingi Kepala BPKAD serta Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar.
Junda Maulana menjelaskan, sertifikasi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menata sekaligus mengamankan aset milik daerah, baik secara administratif maupun hukum.
Ia mengungkapkan, dari target puluhan aset yang direncanakan untuk disertifikatkan, saat ini baru delapan yang berhasil direalisasikan. Hal itu disebabkan masih adanya kendala, terutama pada validitas data aset.
“Beberapa aset masih terkendala pada kesesuaian data, seperti perbedaan luas wilayah dan luas areal. Karena itu, kita dahulukan yang datanya sudah lengkap,” ujarnya.
Menurut Junda, langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan penyelesaian aset yang tidak bermasalah lebih dulu, sembari melakukan pembenahan administrasi pada aset lainnya.
Adapun delapan aset yang telah bersertifikat terdiri dari sejumlah bidang tanah, termasuk fasilitas umum seperti sekolah.
Ke depan, Pemprov Sulbar juga menargetkan perluasan sertifikasi hingga mencakup jalan-jalan provinsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan potensi sengketa di masa mendatang.
Junda menegaskan, program sertifikasi aset ini akan terus berlanjut dan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
“Ini program yang berkelanjutan. Tahun ini kita tambah lagi, tahun depan juga. Kita inventarisir semua aset, mana yang siap kita lanjutkan, yang bermasalah kita benahi dulu,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dari APBN maupun APBD Provinsi.
“Nanti insya Allah Pak Gubernur dengan kedekatan beliau, dengan Menteri ATR/BPN, insya Allah kita bisa menambahkan jumlahnya. Kita sharing, berapa yang dibiayai oleh nasional, berapa yang bisa kita biayai melalui APBD Provinsi,” pungkasnya.(*)