Mamuju – Kritik paslon ADAMI yang menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Kalumpang, mendapat jawaban menohok dari Jubir Paslon Tina-Yuki, Arnold.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju itu menilai, komentar Paslon nomor urut 2 tersebut, tidak berdasarkan pemahaman yang tepat.
“Ado dan pasangannya menunjukkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, terutama terkait kewenangan pembangunan jalan di wilayah tersebut,” ucap Arnold.
Anggota DPRD Kabupaten Mamuju itu juga mengatakan bahwa ruas jalan di Kalumpang dan sejumlah desa seperti Karataun, Lassa dan Makkalikki masih dalam tahap penyelesaian, karena merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan kewenangan kabupaten.
“Sehingga, tidak adil jika pembangunan jalan ini sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Sutinah Suhardi,” ungkapnya.
Kata Arnold, Ado dan pasangannya seharusnya memahami pembagian kewenangan dalam tata kelola pemerintahan. Ruas jalan di Kalumpang memang penting, tetapi saat ini kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah provinsi.
“Ini menunjukkan, kurangnya pemahaman mereka tentang mekanisme pemerintahan yang sebenarnya,” ujarnya.
Olehnya itu, ia berharap Paslon “ADAMI” dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik yang didasarkan pada fakta dan memahami kewenangan yang berlaku. Masyarakat Mamuju, terutama di wilayah Kalumpang, berhak mendapatkan informasi yang akurat terkait situasi pembangunan di daerahnya.
“Pemimpin yang bijak harus memahami kebutuhan rakyatnya dan menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalumpang butuh pemimpin yang memahami persoalan dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, bukan sekadar melempar kritik tanpa dasar,” tutupnya.(*)