Mamuju – editorial9 – Menanggapi polemik belum dicairkannya ADD Tahap II oleh Pemkab Mamuju, Bintang Muda Indonesia (BMI) Provinsi Sulawesi Barat, angkat bicara.
Diketahui, menurut penjelasan Kabid Keuangan Endang Pemkab Mamuju, Senin 28 Desember 2020 lalu, penyebab sehingga pemerintah tidak membayarkan ADD di 30 Desa itu, karena ketidak cukupan dana.
Atas dasar itu, Ketua BMI Sulbar, Saldy.S, menilai masalah belum dicairkannya ADD tahap II oleh Pemkab Mamuju, menjadi sebuah catatan buruk akhir tahun 2020 bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di Bumi Manakarra.
“Kami menilai ini adalah catatan buruk di akhir tahun ini, kami berharap hal serupa tidak terulang lagi pada Pemerintahan yang akan datang,”ucap Saldy, melalui press rilisnya, Rabu, 30/12/20.
Selain itu, pihaknya sangat prihatin serta menyayangkan adanya persolan itu. karena menurutnya dalam ADD itu terdapat hajat orang banyak.
“Pada ADD tersebut ada gaji aparat Desa dan beberapa kegiatan pembinaan kemasyarakatan, yang tentunya sangat diharapkan dapat disalurkan, sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan,” jelasnya.
“Kami menaruh prihatin kepada para aparat desa, karena mereka telah bekerja berbulan – bulan tetapi mereka tidak dihargai,” sambungnya.
Lebih lanjut ia menilai, polemik ADD tahap II itu telah merampas hak – hak aparat Desa, termasuk didalamnya para Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kaling), RT, para Imam Masjid dan perangkat desa lainnya. yang telah membantu melaksanakan pelayanan masyarakat,. yang begitu berat.
“Mereka bekerja, tanpa mengenal lelah dan tidak mengenal waktu,” tutupnya.
Untuk diketahui, di Hari Senin, 28 Desember 2020 lalu, puluhan Kades, telah mendatangi kantor Bupati Mamuju, untuk menanyakan anggaran Dana Desa (ADD) Tahap ll yang hingga kini belum di berikan oleh Pemkab.(Iq/MP)