MAMUJU – editorial9.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Amujib, menjawab berbagai keraguan terkait penghargaan yang diraih Pemprov Sulbar sebagai Provinsi Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Regional Sulawesi Tahun 2026. Ia menegaskan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan indikator resmi pemerintah dan data statistik yang terukur, bukan sekadar persepsi.
Penghargaan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 29 Mei 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam menekan angka pengangguran.
Menanggapi berbagai pandangan yang muncul setelah penghargaan tersebut diumumkan, Amujib menegaskan bahwa capaian itu merupakan hasil kerja bersama yang didasarkan pada data resmi pemerintah.
“Penghargaan ini patut disyukuri sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pembangunan daerah. Namun capaian ini juga harus dimaknai secara proporsional sebagai hasil kerja bersama yang masih perlu terus ditingkatkan,” kata Amujib di Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 melalui program Panca Daya, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, penguatan daya saing tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Amujib menegaskan penghargaan yang diberikan Kemendagri tidak didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan melalui proses evaluasi yang komprehensif.
Menurutnya, penilaian mencakup kualitas perencanaan pembangunan, dukungan anggaran, inovasi daerah, efektivitas program, hingga capaian indikator ketenagakerjaan.
“Seluruh pengukuran menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik. Data ketenagakerjaan yang digunakan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sehingga capaian penurunan pengangguran diukur berdasarkan metodologi statistik yang berlaku secara nasional,” jelasnya.
Amujib juga menanggapi pandangan mengenai banyaknya warga Sulawesi Barat yang bekerja di luar daerah. Menurutnya, fenomena tersebut justru menunjukkan daya saing tenaga kerja Sulbar mampu bersaing di pasar kerja yang lebih luas.
“Ketika tenaga kerja Sulawesi Barat mampu terserap di kawasan industri maupun pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, itu menunjukkan bahwa SDM Sulbar memiliki daya saing dan mampu beradaptasi dalam pasar kerja yang lebih luas,” ujarnya.
Meski meraih penghargaan, Pemprov Sulbar disebut tetap fokus meningkatkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan melalui pengembangan kewirausahaan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Amujib menegaskan penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pemacu bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan.
“Penghargaan ini bukan akhir dari proses pembangunan. Justru menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan yang masih ada,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk bekerja mencapai 801,23 ribu orang atau meningkat 36,61 ribu orang dibanding Februari 2025.
Pada periode yang sama, jumlah pengangguran turun menjadi 24,20 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,93 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang berada pada level 3,17 persen.
Amujib menegaskan, tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Semakin banyak masyarakat Sulawesi Barat yang bekerja, semakin produktif, dan semakin sejahtera, itulah tujuan utama pembangunan. Penghargaan adalah pengakuan atas capaian yang telah diraih, sementara kritik dan masukan masyarakat menjadi energi positif untuk terus menyempurnakan pembangunan ke depan,” pungkasnya. (Rls)