MAMUJU – Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan pemerintahan meski menghadapi pemotongan anggaran operasional hampir 50 persen.
Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Kamis (29/1/2026).
Rapat tersebut merupakan agenda rutin DPRD Sulbar sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam rangka sinkronisasi program, pembahasan anggaran, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Anshar mengatakan, monev tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan fungsi checks and balances berjalan efektif.
“Tanggapan dan saran dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris hingga para Anggota Komisi I sangat berharga bagi kami dalam memperbaiki kinerja,” ujar Anshar usai rapat.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sekaligus meminimalisir risiko penyimpangan anggaran.
“Salah satu hal penting dari monev ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkup Biro Umum,” jelasnya.
Namun demikian, Anshar mengungkapkan bahwa Biro Umum kini menghadapi pengurangan anggaran operasional yang cukup signifikan.
“Saat ini kondisi pengurangan anggaran operasional perkantoran Biro Umum tahun 2025 dan 2026 mencapai sekitar 47,73 persen dibandingkan tahun 2024,” katanya.
Meski begitu, ia memastikan pelayanan dasar seperti urusan kerumahtanggaan, penatausahaan administrasi pimpinan, hingga pengelolaan administrasi keuangan dan aset tetap berjalan sesuai rencana.
“Walau demikian, kami tetap optimis dan akan berupaya semaksimal mungkin agar pelayanan tetap optimal,” pungkasnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, dan dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya. Dalam evaluasi itu, legislatif memberikan sejumlah catatan strategis untuk memastikan program kerja Biro Umum dapat berdampak langsung pada pelayanan pemerintahan di Sulbar.
Kehadiran para kepala bagian, kasubag, serta pejabat fungsional Biro Umum dalam rapat itu juga menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk terus bersinergi dengan DPRD demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.