MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Hasil evaluasi menunjukkan, kinerja APBD Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada kondisi aman dan berjalan sesuai jalur perencanaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih seimbang. Meski belum mencapai target maksimal, ruang fiskal daerah masih tersedia.
“Kalau dari data yang ada, kita ini Alhamdulillah tidak terlalu rendah dan cukup bagus, mengingat antara pendapatan dan belanja masih ada ruang fiskal sebagai cadangan, walaupun tidak besar,” kata Junda Maulana, Rabu,24/12/25.
Berdasarkan data evaluasi, realisasi pendapatan daerah Sulawesi Barat tercatat telah mencapai sekitar 90 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada pada angka 80 persen.
“Artinya ini seimbang dan kalau dilihat dari urutan per provinsi, kita Alhamdulillah masuk kategori hijau, artinya kondisi APBD kita normal,” ujarnya.
Junda menjelaskan, belanja daerah yang telah direalisasikan merupakan belanja yang memang dirancang sejak awal dalam dokumen APBD. Prioritas belanja diarahkan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua belanja itu berhubungan dengan masyarakat. Belanja yang sifatnya wajib, penting, dan membantu masyarakat, itu yang kita laksanakan dan semuanya sesuai dengan APBD yang sudah disusun,” jelasnya.
Meski demikian, Junda mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025. Target pendapatan belum tercapai sepenuhnya, sementara belanja daerah masih menyisakan ruang untuk dioptimalkan.
“Pendapatan kita realisasinya baru di angka 90 persen, sedangkan belanja sudah 80 persen. Jadi masih ada selisih dan ruang di sisa beberapa hari ini untuk memaksimalkan belanja yang tersisa,” pungkas Junda. (Rls)