Site iconSite icon Editorial9.com

APIP Sulbar Diminta Tak Sekadar Awasi, Tapi Jadi Penggerak Perubahan

Suasana Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kapabilitas APIP Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/5/2026). Kegiatan ini membahas penguatan tata kelola pengawasan daerah guna mendukung pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dok: Humas Pemprov Sulbar.

MAMUJU – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih profesional dan akuntabel.

Pelatihan tersebut diikuti jajaran APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat.

Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan peran APIP kini tidak lagi sekadar menjadi pengawas internal pemerintah, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan.

“Untuk meningkatkan kapabilitas APIP, kita harus memperkuat tata kelola pengawasan, terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, menyempurnakan proses kerja dan memanfaatkan teknologi, serta membangun budaya organisasi yang mendukung,” ujar Natsir.

Menurutnya, fungsi pengawasan juga harus terus bertransformasi menjadi katalis perubahan dalam mendukung visi pemerintahan Gubernur Sulawesi Barat.

Ia menilai penguatan APIP menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Sulbar.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, Junaeda, memaparkan materi mengenai Sosialisasi Manajemen Penugasan Pengawasan untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP daerah.

Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang terencana, terukur, dan berbasis risiko agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perbaikan organisasi.

“Manajemen penugasan pengawasan yang baik akan membantu APIP menghasilkan pengawasan yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu memberikan rekomendasi yang berdampak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Suasana pelatihan berlangsung aktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab terkait implementasi manajemen pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Sulbar berharap kualitas pengawasan internal pemerintah terus meningkat sehingga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel di Sulawesi Barat.(*)

Exit mobile version