MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Sulawesi Barat mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kuatnya pengawasan masyarakat di era digital.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait meningkatnya kontrol publik melalui berbagai platform digital.
Ridwan menjelaskan, pola komunikasi publik kini telah berubah drastis. Informasi tidak lagi hanya bersumber dari media konvensional, melainkan juga dari masyarakat yang dapat dengan mudah menyampaikan kritik secara terbuka dan menyebarkannya dalam waktu singkat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah. Pelayanan yang lambat, tidak transparan, atau memicu keluhan berpotensi cepat menjadi sorotan publik.
Ridwan menegaskan, arahan Gubernur Sulbar dalam apel virtual harus dimaknai sebagai peringatan serius bahwa citra pemerintah sangat bergantung pada kualitas pelayanan di lapangan.
“Hari ini publik tidak lagi hanya menunggu informasi dari media. Setiap orang bisa merekam, menilai, lalu menyebarkan. Kalau pelayanan kita buruk, itu sangat mudah menjadi viral dan berdampak luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, fenomena viral tidak selalu berdampak positif. Jika yang tersebar adalah hal negatif, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah pencegahan yang dimulai dari sikap dan profesionalisme aparatur dalam melayani masyarakat.
Kominfo SS Sulbar juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi.
“Intinya, jangan beri ruang bagi hal-hal yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Layani masyarakat dengan baik, karena satu kesalahan kecil saja hari ini bisa tersebar luas dan sulit dikendalikan,” tegasnya. (Rls)