Mamuju -editorial9 – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM-RI) Provinsi Sulbar, menginisiasi terselenggaranya diskusi melalui siaran langsung virtual media sosial Facebook, di salah satu warung kopi, Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Minggu, 21/06/20.
Diskusi dengan tema “Kebijakan Pembangunan di Papua sebagai Model Pemerataan Pembangunan di Indonesia”, menghadirkan tiga nara sumber.
Dari kalangan akademisi, Dr. Rahmat Idrus, SH.,MH, jurnalis sekaligus pengurus BAIN HAM Sulbar, Aco Antara, dan salah seorang tokoh Papua Sulbar, Yustinus Yebma, dipandu oleh Erisusanto, S.Pd sebagai moderator.
Dalam kesempatannya, Rahmat Idrus, memaparkan peran pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Papua.
“Pemerintah pusat perlu memberikan kewenangan yang besar untuk pembangunan Papua, apakah dari segi perundang – undangan ataupun penganggaran,” bebernya.
Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum UNIKA Mamuju ini mengatakan, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 5 kabupaten di Papua dan Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di tingkat nasional. Diperlukan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Papua.
Sementara itu, ditempat yang sama, Aco, membeberkan tentang terciptanya keberpihakan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, yang ada di Papua.
“Pemerintah Pusat harus memperhatikan pembangunan sarana transportasi, misalnya jalan ke pelosok, pelabuhan dan bandara,” tukas Aco.
Yustinus warga Sulbar asli Papua menyebutkan bahwa kondisi yang ia saksikan di daerah asalnya tersebut membutuhkan pembangunan sumber daya manusia.
“Bagaimana SDM dapat membaik kalau kondisi jalan menuju pelosok tidak baik. Para tenaga pengajar berpikir menjangkau masyarakat terutama yang bermukim di pedalaman,” ucap Yustinus yang merantau ke Sulbar sejak tahun 2017.
Yustinus pun berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah terkait pembangunan SDM di kampung halamannya.
“Itu masalah yang paling urgen di Papua, yakni kualitas pembangunan manusia,” tegas Yustinus.
Dr. Marqam Azikin, M.Si melalui sambungan telepon menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang digelar secara online tersebut.
“Kegiatan ini sangat baik, apalagi membicarakan soal pemerataan pembangunan serta kedaulatan NKRI,” ujar pengamat politik kebangsaan ini.
Arqam juga menyampaikan bahwa sebagai sesama anak bangsa kita perlu memberikan masukan bagi pembangunan Papua.
“Bicara pembangunan, anak Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menjadi bagian dari kebijakan politik negara, bagian dari kedaulatan bangsa dan kedaulatan Negara,” jelasnya.
Untuk itu Arqam mengharapkan, baik Ormas, Organisasi Kepemudaan, LSM, Pers, memberikan pemikirannya kepada Papua sebagai salah satu bagian dari NKRI.
Ketua KNPI Sulbar, Risbar Berlian Bachri turut hadir dalam diskusi tersebut. Dia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan salah seorang warga Papua.
“Orang itu mengatakan, Papua jangan hanya diambil hasil buminya saja namun juga pembangunan harus diperhatikan,” ungkap Risbar.(*)
