Polman – editorial9 – Ketua Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi manusia Provinsi Sulawesi Barat (BAIN-HAM Sulbar), Abdul Rahman Anwar, menyoroti proyek peremajaan jaringan System Penyedia Air bersih (SPAM) di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman.
Ia menilai pemasangan pipa PDAM tersebut, dilakukan secara sepihak, lantaran tidak melibatkan warga setempat.
“Pemasangan pipa PDAM untuk normalisasi dan penambahan debit air PDAM, harusnya melibatkan banyak pihak, termasuk warga setempat kerena dapat berdampak terhadap kebutuhan Air untuk pertanian diwilayah setempat,” ucap Abdul Rahman, melalui press rilisnya, Minggu, 03/09/23.
Ia menambahkan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu melalui dinas terkait.
“Agar, asas keadilan sosial tetap terjaga dengan mempertimbangkan aspek pemerataan tidak diskriminatif dan menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum, jika dalam pengerjaan proyek tersebut ditemukan akan adanya dugaan pelanggaran.
“Jika dalam pelaksanaan proyek ini ada pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, maka saya selaku ketua BAIN HAM RI Sulbar, akan menempuh jalur hukum dan pidanakan pihak yang melanggar,” tutupnya.(*)