MAMUJU — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membahas tantangan serta arah pembangunan daerah berbasis data.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja Anggota DPD RI Perwakilan Sulbar, Jupri Mahmud, di Kantor DPD RI Sulbar, Mamuju, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif kondisi pembangunan Sulbar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan dan legislasi DPD RI.
Pertemuan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Sulbar, Muh Darwis Damir, beserta jajaran, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar sebagai mitra strategis penyedia data pembangunan.
Jupri Mahmud menekankan pentingnya data yang valid dan akurat sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis data yang kuat. Dengan data yang valid, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Jupri.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat basis data pembangunan Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, BPS Provinsi Sulbar memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah, di antaranya kondisi inflasi yang masih terkendali serta capaian pertumbuhan ekonomi. Sulbar juga tercatat sebagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik di wilayah Sulawesi.
Selain itu, BPS menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi ke-5 pada 2026 yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai struktur ekonomi daerah dan potensi sektor unggulan yang dapat dikembangkan.
Sementara itu, Plt Kepala Bapperida Sulbar Muh Darwis Damir mengungkapkan sejumlah tantangan utama pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
“Bapperida Sulbar terus mendorong perencanaan pembangunan berbasis data dan evidensi sebagai fondasi utama agar program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Darwis.
Ia menjelaskan, hingga 2030 arah pembangunan Sulbar menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,8 persen, serta penurunan rasio gini hingga 0,286.
Strategi pencapaiannya meliputi peningkatan kinerja sektor pertanian, penguatan investasi daerah, pengembangan produk unggulan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.
“Dengan dukungan data yang kuat dari BPS serta kolaborasi lintas sektor, kami optimistis target pembangunan Sulbar dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan,” kata Darwis.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan instansi teknis semakin kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Sulbar yang berbasis data, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)