MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperlihatkan komitmen kuat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir langsung dalam Rapat Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang digelar di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin (25/8/2025). Rapat ini menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 35 Tahun 2025, sekaligus merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap RKA SKPD diverifikasi sebelum ditetapkan.
Rapat asistensi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan bahwa APBD 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin setiap program berdampak nyata, bukan sekadar formalitas. Setiap OPD wajib menyiapkan paparan yang jelas, terukur, dan sesuai aturan,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Dalam rapat tersebut, Biro Hukum dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Sulbar memaparkan rencana kerjanya langsung di hadapan Gubernur. OPD lainnya dijadwalkan mengikuti asistensi teknis agar program-programnya lebih matang sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
Sebagai pengawal perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Sulbar memiliki peran strategis memastikan seluruh program perangkat daerah terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029 dan sejalan dengan visi misi Gubernur serta Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Kepala Bapperida, Junda Maulana, menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan prioritas pembangunan.
“Melalui verifikasi ini, kita pastikan setiap program OPD sesuai arah pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bapperida berkomitmen mendukung APBD 2026 agar lebih terarah, transparan, dan akuntabel,” kata Junda.
Rapat ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan APBD 2026 bukan hanya angka di kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk rakyat Sulbar.(*)