MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih serius dalam menyajikan data akurat untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tanpa data yang valid, program layanan dasar dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaporan SPM Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Rabu (17/9/2025).
Rapat yang dipimpin Analis Kebijakan Ahli Muda Pemkesra, Sadri, ini membahas evaluasi penerapan SPM 2025 sekaligus penetapan target jumlah warga negara dan mutu layanan SPM Tahun Anggaran 2026.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, menegaskan bahwa penguatan perencanaan berbasis data sangat menentukan arah prioritas pembangunan.
“Pendataan yang valid dan akurat sangat penting untuk menentukan sasaran prioritas penerima layanan. Pemenuhan layanan dasar harus menjadi prioritas OPD, baik di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, maupun trantibumlinmas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Putri Anindy, Perencana Ahli Muda Bapperida, mengungkapkan bahwa target jumlah warga negara dan mutu layanan SPM Tahun 2026 akan dituangkan dalam SK Gubernur Sulbar.
“SK tersebut dijadwalkan terbit paling lambat 30 September 2025, dengan mengacu pada substansi Rancangan RKPD Tahun 2026,” jelasnya.
Rakor juga menyoroti masih lemahnya kelengkapan Kajian Risiko Bencana (KRB) di kabupaten. BPBD Sulbar menginformasikan bahwa sebagian dokumen KRB sudah tidak berlaku sehingga perlu segera diperbarui. Menanggapi hal itu, Kepala Bapperida Sulbar, Dr. Junda Maulana, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan layanan dasar berjalan sesuai standar.
“Komitmen mematuhi aturan pemenuhan SPM adalah wujud kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, kita berharap pelayanan dasar bisa lebih berkualitas dan tepat sasaran,” tegasnya.
Agenda ini sejalan dengan misi kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan dasar. Rapat tersebut dihadiri perwakilan berbagai OPD, mulai dari BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, hingga Satpol PP dan Damkar Sulbar.
Dengan rapat ini, Pemprov Sulbar menegaskan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih merata, adil, dan berdaya saing.(*)