MAMUJU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengawasan partisipatif menjelang Pemilu mendatang. Salah satunya dengan menggandeng Gerakan Pramuka melalui pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu di daerah.
Komisioner Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, bersama jajaran melakukan kunjungan koordinasi ke Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulbar, Suraidah Suhardi, Selasa (16/9/2025). Dalam pertemuan itu, Hamrana menyampaikan pentingnya kolaborasi bersama Pramuka dalam menjaga integritas demokrasi.
“Kami mendorong adanya kesepakatan bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kwarda Sulbar. Hal ini akan menjadi landasan kerja sama untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, terutama terkait isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan,” kata Hamrana.
Kunjungan itu mendapat sambutan positif dari Ketua Kwarda Sulbar, Suraidah Suhardi, yang didampingi Sekretaris Kwarda Abd. Wahab, serta Andalan Kehumasan, Anhar. Menurutnya, sinergi dengan Bawaslu akan memperkuat peran generasi muda Sulbar dalam mendukung Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
“Kehadiran Kwarda harus membawa manfaat nyata bagi pengembangan Gerakan Pramuka di semua tingkatan. Kita ingin sama-sama membangun Pramuka Sulbar agar lebih baik lagi, termasuk dalam pengawasan partisipatif Pemilu,” tegas Suraidah.
Ia menambahkan, Gerakan Pramuka Sulbar juga telah berkomitmen melibatkan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dengan mengutus peserta dalam Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) Nasional 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 13–19 Agustus lalu.
Menurut Suraidah, langkah itu menjadi bukti nyata bahwa Pramuka hadir untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Ia berharap dengan terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu di Sulbar, generasi muda semakin terdorong untuk aktif menjaga demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
“Kolaborasi ini adalah langkah penting untuk menciptakan Pemilu yang bermartabat, dengan melibatkan anak muda sebagai garda depan pengawasan,” tutup Wakil Ketua DPRD Sulbar itu. (*)