POLMAN — Dinamika dan tantangan demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak menjadi sorotan dalam bedah buku Catatan Demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak karya Munawir Arifin. Kegiatan ini digelar di Cafe Candu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Sabtu (20/12/2025).
Acara dipandu oleh moderator Hamzah Katta, dengan menghadirkan Syariat Tajuddin sebagai pemantik serta akademisi Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Muhammad Massyat, sebagai pembanding. Diskusi diikuti oleh peserta dari kalangan organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, hingga mantan pegiat Pemilu.
Syariat Tajuddin dalam pemaparannya menilai, pada dasarnya setiap orang mampu menulis catatan tentang fenomena sosial dan politik, termasuk Pemilu dan Pilkada. Namun, keterbatasan teknis kerap membuat banyak gagasan kritis tidak terdokumentasikan dengan baik.
“Karena itu, saya sangat mengapresiasi Munawir Arifin yang mampu menuangkan refleksi kepemiluan ke dalam sebuah buku. Dalam buku ini ada sejumlah pesan penting, seperti evaluasi sistem, partisipasi publik, serta dampak Pemilu dan Pilkada bagi masa depan demokrasi,” ujar Syariat.
Ia menambahkan, buku tersebut juga menyinggung kelompok-kelompok strategis dalam demokrasi, seperti perempuan, pemilih pemula, dan penyelenggara Pemilu. Menurutnya, catatan tersebut penting bagi siapa pun yang memiliki ketertarikan terhadap isu kepemiluan dan politik.
Sementara itu, Muhammad Massyat sebagai pembanding mengulas buku Catatan Demokrasi dari perspektif akademik, khususnya isu gender. Ia menilai buku ini hadir sebagai refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia, bukan sebagai kesimpulan akhir dari proses demokratisasi.
“Dalam pembahasan saya, isu keperempuanan menjadi salah satu pintu masuk untuk melihat bagaimana demokrasi kita bekerja. Buku ini penting dibaca sebagai refleksi, karena demokrasi bukan sesuatu yang selesai,” kata Massyat.
Penulis buku, Munawir Arifin, menjelaskan bahwa buku Catatan Demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak ditulis sejak 2019 hingga 2023, namun baru diterbitkan pada 2024 akibat dinamika pergantian kepemimpinan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyebut, buku tersebut disusun sebagai alat kajian untuk memahami Pemilu dan Pilkada, baik dari sisi umum maupun teknis.
“Di dalam buku ini memang banyak dibahas hal-hal teknis, seperti regulasi kepemiluan, PKPU, hingga peran penyelenggara. Mungkin bagi sebagian pembaca terasa berat, tetapi itu penting untuk melihat bagaimana demokrasi prosedural bekerja,” ujar Munawir.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Menurut Munawir, perkembangan teknologi telah membuat manipulasi suara semakin sulit, namun tantangan demokrasi justru bergeser pada upaya elit politik dalam memenangkan suara melalui berbagai cara.
“Demokrasi prosedural sering membuat kita jenuh. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan demokrasi substansial, termasuk soal kesetaraan, keterwakilan perempuan, dan kualitas partisipasi publik,” katanya.
Munawir juga menyoroti pentingnya demokrasi di tingkat desa. Ia menilai, hak dan kedaulatan rakyat sesungguhnya paling nyata berada di desa, sehingga kesadaran politik warga menjadi kunci utama dalam membangun demokrasi yang sehat.
Dalam diskusi tersebut, isu afirmasi politik perempuan juga menjadi perhatian. Munawir menyebut, perdebatan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berproses menuju kesetaraan yang utuh.
“Partisipasi perempuan sangat menentukan kualitas demokrasi kita. Semakin banyak perempuan terlibat dan berbicara politik, semakin kuat pula demokrasi itu sendiri,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Polman itu.
Mengakhiri pemaparannya, Munawir menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses elektoral semata. Ia mengutip pandangan filsuf Jürgen Habermas yang menyebut bahwa demokrasi lahir dari ruang diskusi publik.
“Demokrasi bukan hanya soal Pemilu, tetapi tentang kesadaran, diskusi, dan keberanian warga untuk terlibat,” tutup Munawir.(Mp)