Site iconSite icon Editorial9.com

BKPSDM Sulbar Turun Lapangan, Disiplin Pejabat Jadi Target Utama

Tim BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat bersama Satpol PP, Inspektorat, dan Dinas Kominfo melakukan monitoring penegakan disiplin pejabat di lingkungan Sekretariat Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan keteladanan pimpinan OPD dalam penerapan budaya kerja disiplin. (Dok. Humas Pemprov Sulbar)

MAMUJU – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat mulai bergerak menegakkan disiplin aparatur. Kamis (22/1/2026), BKPSDM melakukan monitoring ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menyasar langsung para pejabat struktural.

Monitoring perdana dilakukan di lingkungan Sekretariat Kantor Gubernur Sulbar, meliputi asisten, staf ahli, hingga kepala biro. Setelah itu, tim dijadwalkan melanjutkan pemantauan ke OPD lainnya.

Kegiatan ini melibatkan lintas instansi, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo), serta Kepala Bidang Kinerja BKPSDM Sulbar.

Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan kegiatan tersebut bukan inspeksi mendadak (sidak), melainkan monitoring penegakan disiplin pejabat.

“Ini bukan sidak, tapi monitoring penegakan disiplin. Perubahan budaya kerja harus dimulai dari pimpinan, dari atas ke bawah,” ujar Herdin di sela kegiatan.

Menurutnya, keteladanan pimpinan menjadi kunci utama dalam membangun budaya kerja yang disiplin. Ia menyebut Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta Sekretaris Daerah Junda Maulana telah lebih dulu menunjukkan komitmen kedisiplinan.

“Kehadiran dan kedisiplinan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda menjadi referensi bagi kita semua. Ini jauh lebih efektif dibanding hanya memberi sanksi,” katanya.

Selain soal disiplin kehadiran, Herdin juga menekankan adanya perubahan kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun anggaran berjalan. Sistem TPP kini tidak lagi dibagikan merata, melainkan berbasis penilaian kinerja.

“TPP sekarang berbasis kinerja secara komunal. Penilaian dimulai dari kepala OPD sebagai manajer tertinggi, lalu ke eselon III dan pejabat lainnya,” jelasnya.

Dengan kombinasi keteladanan pimpinan dan sistem penilaian kinerja berjenjang, BKPSDM optimistis budaya disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar dapat terbangun secara konsisten.

“Kalau kita mulai dari teladan pimpinan, insya Allah disiplin ASN bisa kita wujudkan bersama,” pungkas Herdin.(*)

Exit mobile version