MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sulbar memperkuat sinkronisasi data fiskal daerah melalui implementasi Government Finance Statistics (GFS).
Hal itu dibahas dalam kegiatan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta diseminasi GFS yang berlangsung di ruang rapat Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Kamis (5/3/2026).
Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra mengatakan pembinaan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memastikan keselarasan data fiskal daerah dengan sistem statistik keuangan pemerintah secara nasional.
“Melalui kegiatan ini kita berharap pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah semakin berkualitas, transparan dan akuntabel,” kata Ali Chandra.
Menurutnya, integrasi data melalui sistem GFS juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyajian informasi keuangan pemerintah yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.
Dalam pertemuan itu, Ali Chandra didampingi Plt Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar Syaharuddin bersama para kepala subbidang serta admin Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) wilayah Sulbar.
Sementara dari DJPB Sulbar hadir Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Husni, Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan Raden Adiguna Prabowo serta staf Farras Fadillah.
Plt Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar Syaharuddin mengatakan penguatan kapasitas aparatur sangat dibutuhkan, terutama menghadapi sistem pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi melalui aplikasi SIPD dan statistik keuangan pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pemahaman teknis pengelola keuangan daerah agar penyajian data keuangan sesuai dengan standar Government Finance Statistics,” jelasnya.
Sementara itu, Husni menjelaskan GFS merupakan sistem statistik yang menyajikan data fiskal pemerintah secara terstandar sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan fiskal.
“Melalui GFS, data keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dalam format statistik yang terintegrasi dengan data pemerintah pusat sehingga memberikan gambaran menyeluruh kondisi fiskal nasional,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Raden Adiguna Prabowo yang menilai diseminasi GFS penting untuk meningkatkan konsistensi serta kualitas data keuangan daerah.
Dengan pemahaman yang baik mengenai GFS, pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data keuangan yang lebih akurat, terstruktur dan selaras dengan sistem statistik fiskal nasional.
Melalui pembinaan tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan diharapkan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(*)