MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat (BPKAD Sulbar) melakukan sinkronisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2026 guna memastikan data tertib dan penganggaran tepat sasaran. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 18–19 Februari 2026, di ruang rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Mamuju.
Sinkronisasi dipimpin Plt Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar Abd. Kuddus, didampingi Plt Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II Muhammad Apriady. Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Abd. Kuddus menjelaskan, sinkronisasi dilakukan untuk menyamakan dan memvalidasi data belanja pegawai agar tidak terjadi perbedaan perencanaan maupun kesalahan dalam penganggaran gaji dan tunjangan.
“Sinkronisasi ini penting agar seluruh OPD memiliki data yang sama dan valid. Dengan begitu, proses penganggaran gaji dan tunjangan pegawai bisa berjalan lancar tanpa hambatan administratif,” ujar Abd. Kuddus, Rabu (19/2/2026).
Menurutnya, ketepatan data belanja pegawai menjadi kunci dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan daerah serta mencegah potensi masalah teknis pada tahap pelaksanaan anggaran.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antar OPD. Keberhasilan pengelolaan belanja pegawai, kata dia, tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga komitmen bersama dalam menjaga konsistensi data dan disiplin administrasi.
Sementara itu, Muhammad Apriady menegaskan bahwa hasil sinkronisasi akan menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dengan data yang sudah sesuai, pemerintah daerah bisa lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa terganggu persoalan teknis penganggaran,” katanya.
Langkah BPKAD Sulbar ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.
Melalui sinkronisasi belanja pegawai ini, BPKAD Sulbar menegaskan komitmennya sebagai pengawal utama tata kelola keuangan daerah demi mendukung pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)