Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menjadi rujukan pembelajaran pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, lembaga tersebut menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (6/11/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari air permukaan sektor yang kini tengah digarap serius oleh Pemprov Sulbar.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evy Yandri Radjo Budiman, didampingi Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi, Kepala BPKAD Sumbar Habibul Fuadi, Kepala BPD Sumbar Syefdinon, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Mereka disambut di Ruang Rapat Sekprov Sulbar oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kabid Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, dan Kabid Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak. Turut hadir pula Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dan Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Kamalia.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak berdiskusi mendalam mengenai tantangan dan strategi penguatan PAD. Provinsi Sumbar mengaku tertarik dengan inovasi Sulbar yang telah lebih dulu menetapkan rancangan kebijakan serta model kerja sama pengelolaan air permukaan melalui BUMD sektor sumber daya air.
“Kami datang ke Sulbar karena melihat ada inovasi menarik dalam pengelolaan sumber daya air sebagai sumber PAD. Ini bisa jadi inspirasi bagi kami di Sumatera Barat,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar Evy Yandri Radjo Budiman.
Ia menilai sinergi antarprovinsi penting di tengah tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks.
“Kami apresiasi keterbukaan BPKPD Sulbar. Kolaborasi lintas daerah adalah kunci memperkuat kemandirian keuangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran rombongan dari Sumbar menandakan pengakuan nasional terhadap inovasi Sulbar di bidang keuangan daerah.
“Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan rendangnya datang jauh-jauh ke Mamuju untuk belajar dan berbagi pengalaman. Ini menunjukkan Sulbar kini mulai diperhitungkan secara nasional,” ujar Ali Chandra.
Ia menjelaskan, penguatan PAD dari sektor air permukaan merupakan bagian dari strategi Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mendukung pelayanan publik berkualitas.
Menurut Ali Chandra, hasil evaluasi bersama perusahaan kelapa sawit di wilayah Sulbar berhasil membuka potensi peningkatan penerimaan pajak air permukaan hingga Rp12 miliar.
“Melalui MoU dengan perusahaan sawit, potensi penerimaan daerah meningkat signifikan. Ini bukti pendekatan kolaboratif mampu memperkuat fiskal daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh penerimaan pajak air permukaan di Sulbar kini dilakukan secara digital — mulai dari penetapan, pembayaran, hingga pelaporan.
“Transformasi digital ini membuat proses lebih transparan dan efisien. Wajib pajak bisa membayar daring tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya.
Kunjungan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pertukaran informasi teknis mengenai perencanaan serta pengawasan pendapatan daerah berbasis data.
Langkah kolaboratif ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarprovinsi menghadapi tantangan fiskal 2026, sekaligus mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.(*)