Sulbar – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang akan dibuka serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar.
Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan BPKPD dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026, yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis (17/7/2025).
Partisipasi tersebut, sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab, dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari BPKPD, hadir Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri M. Noor, serta Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi.
Mereka menyampaikan kesiapan BPKPD dalam memberikan dukungan teknis dan fiskal guna mendukung kelancaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan dukungan penuh instansinya terhadap program tersebut, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Sulbar.
“Kami berkomitmen memastikan dukungan anggaran dan pengelolaan aset berjalan optimal, agar pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Masriadi.
Senada dengan itu, Muhammad Apriadi menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
“BPKPD siap menyesuaikan mekanisme penganggaran agar program Sekolah Rakyat ini bisa segera direalisasikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,” ujar Apriadi.
Sebagai informasi, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu dari 37 titik di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pembukaan Sekolah Rakyat secara serentak, sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk memperkuat pendidikan berbasis kerakyatan dan inklusi sosial. (*)