Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, barang milik daerah (BMD), serta penerimaan pajak daerah.
Komitmen itu ditunjukkan lewat partisipasi aktif BPKPD dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/9/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulbar.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulbar yang sebelumnya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 7 Agustus 2025.
Evaluasi yang dilaksanakan melalui Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam RPJMD 2025–2029, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Hadir dari BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Syamsul Bahri, serta staf teknis lainnya.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat peran dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan bebas praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan anggaran, aset daerah, dan pajak dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik. Ini sejalan dengan visi Pemprov Sulbar mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Selain BPKPD, rapat juga dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, dan perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Kehadiran seluruh unsur perangkat daerah diharapkan memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulbar.(*)