MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menegaskan komitmen memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah lewat Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Sabtu (26/7/2025).
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menghadiri langsung pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari silaturahmi sebelumnya antara BPKPD dengan jajaran Kanwil DJPb dan KPPN Mamuju.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Chandra.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut, di antaranya perkembangan transfer dana pusat ke daerah, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan APBN terhadap sektor UMKM.
Selain itu, dibahas pula peran APBN dalam mendukung visi-misi pembangunan Sulbar 2025–2029 di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Sekretaris Bapperida Darwis Damir, Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Syaharuddin, serta jajaran Kanwil DJPb Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menilai forum FKKPD berperan penting dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dengan pembiayaan pusat.
“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN,” ujar Junda.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb menjadi kunci keberhasilan pencapaian target prioritas RPJMD Sulbar 2025–2029.
FKKPD merupakan agenda koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap bulan. Forum ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui sinergi lintas sektor.(*)