MAMUJU – editorial9.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat membeberkan data yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam menekan angka pengangguran. Capaian tersebut turut mengantarkan Sulbar meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi.
Penghargaan itu diserahkan langsung kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5). Selain penghargaan, Pemprov Sulbar juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp 3 miliar.
Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.
Suri menilai salah satu langkah yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah program padat karya yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, program tersebut menjadi instrumen penting dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama kelompok yang terdampak kondisi tertentu.
“Menurutnya, program padat karya menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja yang terdampak kondisi tertentu, seperti nelayan saat menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa indikator penurunan pengangguran tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah pekerja di sektor formal. Pekerja sektor informal juga masuk dalam kategori penduduk bekerja berdasarkan metodologi ketenagakerjaan yang digunakan BPS.
“Kalau bicara pengangguran, kita tidak bisa hanya melihat satu angka. Dunia kerja itu ada sektor formal dan nonformal. Pekerja bebas, pelaku usaha mandiri, hingga UMKM yang tidak memiliki pekerja tetap juga termasuk bekerja dalam sektor nonformal,” jelasnya.
Suri menambahkan struktur ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk Sulawesi Barat, masih didominasi sektor informal sehingga perannya dalam menekan angka pengangguran sangat besar.
“Ia menambahkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk Sulawesi Barat, masih didominasi sektor informal sehingga kontribusinya terhadap penurunan pengangguran tidak dapat diabaikan,” katanya.
Berdasarkan data BPS Sulawesi Barat, kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Jumlah penduduk bekerja mencapai 801,23 ribu orang atau bertambah 36,61 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Sementara itu, jumlah pengangguran turun menjadi 24,20 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,93 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 3,17 persen.
Dari total 1,12 juta penduduk usia kerja di Sulawesi Barat, sebanyak 825,43 ribu orang masuk kategori angkatan kerja, sedangkan 293,78 ribu orang tergolong bukan angkatan kerja.
Peningkatan juga terjadi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Februari 2026, TPAK Sulbar mencapai 73,75 persen, naik dari 71,81 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. TPAK laki-laki tercatat sebesar 86,29 persen, sedangkan perempuan mencapai 60,87 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Selain itu, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga menjadi sektor utama yang menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.
Meski pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah 575,03 ribu orang atau 71,77 persen dari total pekerja, jumlah pekerja formal juga mengalami peningkatan menjadi 226,20 ribu orang atau 28,23 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebanyak 215,40 ribu orang.
BPS juga mencatat peningkatan kualitas pekerjaan. Jumlah pekerja penuh yang bekerja minimal 35 jam per minggu mencapai 411,31 ribu orang atau 51,34 persen dari total pekerja. Sementara pekerja tidak penuh sebanyak 389,92 ribu orang atau 48,66 persen.
Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Barat pada Februari 2026 menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja, bertambahnya partisipasi angkatan kerja, menurunnya angka pengangguran, serta meningkatnya jumlah pekerja formal dan pekerja penuh.
Perkembangan tersebut, menjadi salah satu indikator positif yang mendukung keberhasilan Pemprov Sulbar meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di Regional Sulawesi. (Rls)