MAMUJU – Bupati Polewali Mandar (Polman) H. Samsul Mahmud bersama Sekda Nursaid Mustafa kompak menghadiri kegiatan open house Idulfitri yang digelar Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka di rumah jabatan gubernur, Minggu (22/3/2026), sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antarpemerintah daerah di Sulbar.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh perwakilan dari enam pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat turut hadir untuk saling bersilaturahmi dan bermaafan dalam suasana Lebaran. Kehadiran Bupati Polman bersama Sekda dan Ketua TP PKK Polman Hj. Indrayana Samsul menjadi bagian dari rombongan yang ikut memeriahkan sekaligus memperkuat komunikasi kelembagaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa open house ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi antar kepala daerah.
“Alhamdulillah, enam pemerintah kabupaten sudah bersilaturahmi. Kita saling memaafkan, mungkin ada dosanya gubernur, ada dosanya bupati, kita saling memaafkan,” ujar Suhardi Duka.
Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pada 2027.
Menurut Suhardi Duka, kebijakan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah sehingga perlu disikapi dengan langkah konkret sejak dini.
“Walaupun dalam silaturahmi, kita tetap membahas persoalan-persoalan yang kita hadapi, utamanya dalam menghadapi 2027, apa langkah-langkah kita dalam mengatasi 30 persen belanja pegawai maksimal,” jelasnya.
Sebagai solusi, pemerintah provinsi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menambah sumber pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal daerah, termasuk dalam mendukung keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Suhardi Duka menegaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu upaya yang realistis di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau ada peningkatan PAD di masing-masing daerah, itu akan bisa menyelamatkan pegawai kita, utamanya P3K. Karena ini satu-satunya jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi fiskal ke depan tidak sepenuhnya bisa bergantung pada dana transfer pusat, terlebih dengan adanya dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi kebijakan anggaran nasional.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga tengah mengkaji potensi retribusi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jika dapat dioptimalkan dan dibagi antara kabupaten dan provinsi, potensi tersebut diyakini mampu meningkatkan PAD secara signifikan.
Open house ini pun tidak hanya menjadi ajang silaturahmi Idulfitri, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi antar kepala daerah di Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal di masa mendatang.(*)