JAKARTA, editorial9.com – Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) melalui forum nasional Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu dilakukan untuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan tertinggal di Polman.
Dalam forum yang diikuti para kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, Samsul Mahmud memaparkan inovasi Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK POLMAN). Program itu disiapkan sebagai strategi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Tutar yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses.
Samsul menegaskan pembangunan jalan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan membuka akses masyarakat menuju kesejahteraan.
“Melalui GERAK POLMAN, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pelayanan publik yang berkualitas dan akses ekonomi yang lebih baik. Pembangunan jalan bukan hanya membuka akses wilayah, tetapi juga membuka masa depan masyarakat,” kata Samsul saat mempresentasikan rencana aksi kepala daerah dalam forum KPPD.
Menurutnya, Kecamatan Tutar memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan kondisi medan yang cukup berat. Akibatnya, akses transportasi, distribusi hasil pertanian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala.
Karena itu, Pemkab Polman merancang GERAK POLMAN agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029. Program tersebut mengedepankan pendekatan berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Di hadapan pejabat dan widyaiswara BPSDM Kemendagri, Samsul juga meminta dukungan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan jalan di kawasan tertinggal mendapat perhatian lebih besar melalui berbagai skema pendanaan, seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, maupun sumber pembiayaan lainnya.
“Kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah masih sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan agar percepatan pembangunan jalan di kawasan tertinggal dapat segera terwujud,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, GERAK POLMAN juga mengadopsi pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam penyusunan skala prioritas pembangunan. Program tersebut diperkuat dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data serta kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Samsul berharap forum KPPD tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas kepala daerah, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat nasional.
“Melalui forum ini, kami berharap dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi dari pemerintah pusat semakin kuat sehingga percepatan pembangunan jalan di kawasan tertinggal dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Pemkab Polman optimistis, implementasi GERAK POLMAN akan menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses pelayanan dasar, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan menuju Polewali Mandar yang sehat, cerdas, dan maju.(*)