MAMUJU — Lonjakan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Sulawesi Barat menarik perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan tersebut bahkan mulai dipelajari untuk diterapkan di daerah lain.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Sabtu (28/3/2026). Pertemuan itu menjadi ajang bertukar gagasan terkait optimalisasi PAD, khususnya dari sektor PAP yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Rudy Mas’ud mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam mengoptimalkan pajak air permukaan. Ia menyebut pendekatan tersebut bahkan mulai diadopsi oleh sejumlah daerah lain.
“Optimalisasi PAP yang dilakukan Sulawesi Barat ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa daerah,” ujar Rudy.
Sementara itu, Suhardi Duka menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi komunikasi langsung dengan pemilik perusahaan kelapa sawit di tingkat pusat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya berkoordinasi di tingkat daerah.
Ia mengungkapkan, sebelum pembenahan dilakukan, PAD dari sektor PAP di Sulbar hanya berkisar Rp300 juta per tahun. Namun setelah penyesuaian regulasi dan strategi yang tepat, nilainya melonjak drastis hingga ditargetkan mencapai sekitar Rp11 miliar per tahun.
“Dari Rp300 juta menjadi Rp11 miliar. Ini capaian yang sangat besar bagi kami di Sulbar,” kata Suhardi.
Menurutnya, optimalisasi tersebut tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku, dengan menyesuaikan peraturan daerah terhadap ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Di sisi lain, potensi PAD dari sektor PAP di Kalimantan Timur dinilai masih sangat besar. Saat ini, penerimaan dari sektor tersebut di Kaltim baru sekitar Rp15 miliar per tahun, meskipun memiliki 112 perusahaan kelapa sawit dengan produksi tandan buah segar (TBS) mencapai sekitar 21 juta ton per tahun. Sementara Sulbar hanya memiliki 16 perusahaan dengan produksi sekitar 345 ribu ton per tahun.
Sebagai tindak lanjut, Rudy Mas’ud berencana membawa gagasan optimalisasi PAP ini ke forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia agar dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah.
Ia juga membuka peluang kolaborasi antarprovinsi untuk merumuskan formulasi terbaik sehingga kebijakan pajak air permukaan dapat diterapkan lebih seragam secara nasional.
“Ini adalah inisiasi dari Sulawesi Barat. Terima kasih atas ilmunya, karena ini berpotensi menjadi amal jariyah dan bisa diadopsi oleh seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.(*)