MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai menata ulang penyaluran bantuan listrik agar lebih tepat sasaran. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar mengintegrasikan data pelanggan listrik dengan Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah itu dibahas dalam audiensi Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan bersama Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dengan Gubernur Sulbar Suhardi Duka di ruang kerja gubernur, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BPS memaparkan rencana pendataan pelanggan listrik secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulbar bersama PT PLN (Persero). Data hasil pendataan itu nantinya akan dikoneksikan dengan DTKS guna memastikan bantuan listrik tepat guna dan tepat sasaran.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi kebijakan pembangunan daerah. Ia menyebut, tanpa data yang valid, program pemerintah berpotensi meleset dari sasaran.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS ini terus diperkuat, agar setiap langkah pembangunan kita bisa terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan integrasi data ini akan mempermudah proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan listrik. Baik yang bersumber dari APBD maupun program pusat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
“Kami optimistis dengan pendataan terintegrasi dari BPS yang dikoneksikan dengan DTKS, penyaluran bantuan akan lebih akurat dan transparan,” kata Bujaeramy.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani menyebut pendataan pelanggan listrik ini merupakan bagian dari dukungan BPS terhadap pembangunan berbasis data di Sulawesi Barat.
Ia menegaskan, data yang dihasilkan tidak hanya untuk sektor kelistrikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan lain yang membutuhkan data kesejahteraan masyarakat.
“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Dinas ESDM, BPS, dan Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola bantuan listrik yang lebih transparan, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)