Site iconSite icon Editorial9.com

Demo Kenaikan BBM, SEMARAK Polman Kecewa Dengan Sikap DPRD

Massa aksi SEMARAK, kembali berunjuk rasa kenaikan harga BBM.(Dok : Ist)

Polman – editorial9 – Ratusan massa dari Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Kabupaten Polman, kembali menggelar aksi unjuk rasa, di Polewali, Senin, 05/09/22.

Diketahui, demonstrasi aliansi mahasiswa dan pelajar tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam aksi itu, massa yang dipimpin oleh Muh. Farid, selaku Jendlap, kecewa atas ketidak hadiran Ketua DPRD Polman dan tidak ada tindak lanjut terhadap petisi kesepakatan bersama pada aksi pertama 02 September 2022 lalu.

Ketua SAPMA PP Polman, Hendra Faturrahman, mengaku geram dengan sikap DPRD, yang tidak menindaklanjuti petisi kesepakatan bersama, saat aksi pertama,02 September 2022 lalu.

“Oleh itu, Sapma PP Polman akan kembali melakukan aksi dan menduduki gedung DPRD Polman, dengan gelombang massa yang lebih banyak,” tegas Hendra.

Sementara itu, Jendlap aksi Muh.Farid dalam orasinya, mengatakan
kebijakan menaikkan harga BBM, merupakan tindakan yang menindas masyarakat.

“Olehnya itu, sebagai aliansi yang peduli dengan nasib rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan bagi rakyat,” ucap Farid.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan keputusan menaikkan harga BBM.

“Karena, akan berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok lainnya,” bebernya.

Di tempat yang sama, Ketua PC PMII Kabupaten Polewali, Asrul, menyampaikan pemerintah terkesan memaksakan dalam menaikkan harga BBM, pasalnya selama ini setiap wacana hingga penetapan, selalu
mendapat penolakan dari masyarakat.

“Olehnya itu, unsur pimpinan DPRD Polman harus menandatangi tuntutan aliansi Semarak,” tutur Asrul.

Berikut tuntutan aliansi SEMARAK Polman :

1. Meminta pemerintah mencabut kebijakan yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

2. Mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan segera melakukan perubahan skema penyaluran BBM.

3. Mendesak DPRD Polman untuk mengirim surat ke DPRD RI dan membuat pertemuan dengan pemerintah.(Rls/Mp)

Exit mobile version