Site iconSite icon Editorial9.com

Desak Pemprov Serius Buru Hasil Blok Migas Sepinggan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar : Kondisi Fiskal Sangat Terbatas

Hatta Kainang.(Foto:net)

Sulbar – Wakil Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sulbar, Hatta Kainang, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov), agar serius memburu hasil blok Migas Sepinggan.

Menurutnya, hal tersebut perlu untuk dilakukan pasalnya kondisi fiskal daerah Provinsi Sulbar sangat terbatas.

“Kami minta Pemprov Sulbar agar serius melakukan perburuan hasil blok migas East Sepinggan dan blok North Adang di perairan Selat Makassar, apalagi kondisi fiskal kita sangat terbatas,” ucap Hatta Kainang, melalui press rilisnya, Sabtu, 02/12/23.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada, blok migas tersebut masuk bagian daerah Sulbar lewat hasil penawaran lelang wilayah pada 2010 dan 2013 lalu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga Kementerian ESDM pun pernah mendatangi Dinas ESDM Sulbar perihal blok tersebut.

“Hal itu menegaskan bahwa Provinsi Sulbar memang memiliki hak atas sumber daya alam blok Sepinggan. Lagi pula kita sudah meminta perubahan nama yang identik dengan nama Sulbar, seperti blok Manakarra dan blok North Adang Manakarra. kedua blok ini akan menghasilkan hasil gas yang luar biasa,” ungkapnya.

Anggota DPRD dari fraksi Partai NasDem itu, juga mengingatkan pihak Pemprov agar serius menyikapi masalah ini mengingat kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas. Terlebih lagi, blok migas Sepinggan memang masuk wilayah Sulbar. Dia pun menyarankan kepada Pemprov Sulbar agar meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM melakukan pengukuran ulang wilayah titik bor.

“Kalau kita ragu dengan klaim titik bor bukan masuk 12 mil, semestinya kita meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM melakukan pengukuran ulang. Kita harus mendapat kepastian atas hak ini,” ujarnya.

Kata Hatta, blok migas tersebut merupakan sumber pendapatan daerah yang paling nyata. Dirinya mengaku sudah beberapa kali menyuarakan hal itu pada rapat bersama dinas terkait. Namun, hingga saat ini belum ada aksi konkret. Pihaknya juga pernah mengundang pakar geomatika dari ITS Surabaya untuk menjelaskan hal ini.

“Namun begitu, pemeriksaan potensi blok migas yang masuk wilayah Sulbar perlu dilakukan dengan melibatkan Pushidrosal TNI-AL. Masalah ini, harus menjadi tugas bersama,” tegasnya.(*)

Exit mobile version