MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan terhadap keaktifan website dan media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemantauan tersebut dilakukan selama sepekan oleh Tim Pemantau Kanal Informasi Digital yang dibentuk Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) bersama Tim SPBE Diskominfo Sulbar. Tim secara rutin menilai keaktifan serta kualitas konten yang dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, mengatakan bahwa hasil pemantauan awal menunjukkan adanya respons positif dari sebagian besar OPD. Frekuensi publikasi kegiatan pemerintahan melalui kanal digital OPD dinilai mulai meningkat.
“Dalam kurun waktu sepekan pemantauan, kami melihat adanya peningkatan partisipasi OPD dalam mempublikasikan informasi kegiatan, terutama yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah,” ujar Dian saat rapat evaluasi Penilaian Kanal Website dan Media Sosial OPD, Senin (9/2/2026).
Menurut Dian, kanal digital OPD merupakan etalase kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan program, kebijakan, serta capaian pembangunan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui kanal tersebut juga mendukung realisasi Program Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Ia menambahkan, tim pemantau akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap keaktifan dan kualitas konten website serta media sosial OPD. Hasil evaluasi akan dikoordinasikan dengan masing-masing perangkat daerah dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengapresiasi langkah Bidang KPM dan Tim SPBE serta partisipasi OPD yang mulai aktif mengelola kanal informasinya. Menurutnya, optimalisasi publikasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan indikator SPBE, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja kehumasan OPD.
“Kami mengapresiasi OPD yang telah aktif memproduksi konten dan memperbarui website maupun media sosialnya. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintah,” kata Ridwan.
Ia menegaskan bahwa keaktifan publikasi melalui kanal digital OPD menjadi salah satu data pendukung dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sekaligus instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Ridwan juga menyebutkan bahwa penguatan kanal informasi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera.
“Jika publikasi dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam penilaian kinerja dan SPBE, tetapi juga pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.(*)