MAJENE — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan teknis perencanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) penyediaan air bersih di Kabupaten Majene. Kegiatan ini mencakup peninjauan langsung di lima titik lokasi, Kamis, 30 April 2026.
Pendampingan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Tim Teknis PSU Disperkimtanhub Sulbar, konsultan perencana, hingga perwakilan masyarakat setempat.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Muhammad Yusuf, mengatakan peninjauan dilakukan atas arahan Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin.
“Hari ini (Kamis 30 April 2026) kami hadir atas arahan Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar Bapak Maddareski Salatin untuk meninjau rencana pembangunan PSU air bersih yaitu di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang, Rusung-rusung dan Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur, Battayang dan Rusung Kelurahan Panggaliali, kesemuanya ada di Kabupaten Majene,” kata Yusuf.
Ia menjelaskan, penyediaan air bersih menjadi aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar. Karena itu, diperlukan pemetaan sumber air yang layak, perhitungan debit air untuk kebutuhan jangka panjang, serta desain jaringan distribusi yang efisien agar dapat menjangkau masyarakat.
“Lima titik yang kami tinjau ini semuanya daerah yang rawan akan air bersih. Jadi untuk tahap perencanaannya, kami akan selesaikan secepatnya dan awal Juni pembangunan fisiknya sudah akan dilakukan melalui program APBD Disperkimtanhub Sulbar,” ungkapnya.
Yusuf menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh rencana pembangunan dapat terealisasi secara tepat di lapangan. Bahkan setelah pembangunan selesai, pendampingan kepada masyarakat tetap dilakukan.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pendampingan ini penting agar sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan, sekaligus mendukung misi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.(*)