MAJENE – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membenahi pengelolaan aset di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Banggae, Kabupaten Majene. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pelabuhan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, Kamis (12/2/2026). Peninjauan dilakukan dengan menginventarisasi aset serta mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana yang ada di kawasan pelabuhan.
“Kita harus memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Dari situ kita bisa melihat potensi PAD yang bisa ditingkatkan tanpa membebani nelayan,” ujar Safaruddin di sela-sela kunjungan.
Adapun aset yang diidentifikasi meliputi tanah dan bangunan, fasilitas pabrik es, lapak penjualan ikan, dermaga, hingga fasilitas pendukung lainnya. DKP Sulbar menilai, penataan administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah.
Kunjungan tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Junda Maulana agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan pengelolaan aset strategis daerah.
Selain meninjau aset, DKP Sulbar memfasilitasi penyediaan kantor untuk Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Bitung Wilayah Kerja Majene. Kehadiran pangkalan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat kontrol terhadap aktivitas perikanan serta mencegah praktik penangkapan ilegal.
Dalam peninjauan tersebut, terungkap sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan pasokan air bersih serta minimnya tenaga teknis. Saat ini, pengelolaan PPI Banggae hanya ditangani tujuh personel, termasuk koordinator, petugas kebersihan, dan keamanan.
“Air bersih adalah kebutuhan utama dalam aktivitas perikanan, baik untuk menjaga kualitas ikan maupun kebutuhan nelayan. Ini menjadi perhatian serius kami untuk segera dikoordinasikan,” tegas Safaruddin.
DKP Sulbar juga menyoroti perlunya pembaruan beberapa komponen mesin pabrik es guna menjaga kapasitas dan kualitas produksi. Pabrik es dinilai vital untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan agar tetap segar dan memiliki nilai jual tinggi.
Sebagai bagian dari modernisasi sektor perikanan, DKP Sulbar berencana menghadirkan Vessel Monitoring System (VMS) bagi nelayan pada tahun mendatang. Sistem ini memungkinkan pemantauan pergerakan kapal secara real time, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendukung pengawasan aktivitas penangkapan.
“Ke depan, kita ingin nelayan Sulbar lebih modern dan terlindungi. VMS bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sistem perlindungan agar aktivitas penangkapan tetap sesuai aturan,” jelasnya.
Usai dari PPI Banggae, rombongan DKP Sulbar melanjutkan peninjauan ke PPN Palipi untuk memastikan kondisi pabrik es, dermaga, dan fasilitas lainnya berjalan optimal.
Melalui pembenahan aset, penguatan pengawasan, serta peningkatan fasilitas, DKP Sulbar berharap sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi nyata terhadap PAD Sulawesi Barat.(*)