MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi lintas daerah guna mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis data. Upaya ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Kolaborasi yang digelar secara hybrid, Rabu (1/4/2026).
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan pentingnya pembaruan data sektor kelautan dan perikanan di seluruh kabupaten, mulai dari jumlah tambak produktif, kapal aktif, hingga jumlah nelayan.
“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Safaruddin, forum ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi pasca-Idul Fitri sekaligus menyatukan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi pemerintah provinsi.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program prioritas turut dibahas, di antaranya penyaluran bantuan bibit ikan nila serta perbaikan kolam di Kabupaten Mamasa. Selain itu, penyederhanaan proses penerbitan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) juga menjadi fokus guna mendorong kemudahan investasi.
Sementara itu, masing-masing kabupaten memaparkan program kerja dan tantangan yang dihadapi pada 2026. Kabupaten Pasangkayu, misalnya, menyoroti pengembangan kampung nelayan dan bioflok air tawar, serta kebutuhan alat tangkap. Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi penurunan produksi rumput laut akibat hama penyu dan rendahnya minat generasi muda.
Adapun Kabupaten Mamuju fokus pada penguatan perikanan tangkap dan budidaya, sedangkan Kabupaten Polewali Mandar mengembangkan program kampung nelayan dan Gerakan Pangan Mandiri. Kabupaten Majene mengusulkan peningkatan perlindungan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan serta pembangunan Unit Pengolahan Ikan.
Dalam diskusi, sejumlah isu strategis turut mengemuka, seperti proses perizinan yang dinilai masih panjang, menurunnya minat generasi muda menjadi nelayan, hingga kenaikan harga ikan yang berdampak pada inflasi daerah.
Selain itu, perbedaan data antara kabupaten dan provinsi juga menjadi perhatian serius, sehingga diperlukan integrasi data yang lebih kuat.
Sebagai tindak lanjut, seluruh DKP kabupaten diminta segera menyusun data rinci terkait potensi wilayah, produksi, hingga jumlah alat tangkap. Pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti usulan daerah serta meneruskan program strategis ke pemerintah pusat.
Safaruddin menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
“Dengan data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan semangat kebersamaan, kami optimistis program dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.(*)