MAMUJU – Komisi III DPRD Kabupaten Majene melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Sulawesi Barat, Kamis (7/5/2026). Pertemuan itu membahas penguatan layanan digital pemerintahan hingga penanganan wilayah blank spot di Sulbar.
Rombongan DPRD Majene dipimpin Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi bersama Ketua Komisi III Jasman dan sejumlah anggota dewan lainnya. Mereka diterima Sekretaris Dinas Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, didampingi para kepala bidang lingkup Diskominfo Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis terkait implementasi teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelayanan pemerintahan berbasis digital.
Selain itu, persoalan pemerataan akses internet di sejumlah wilayah Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Majene, juga menjadi perhatian utama.
Sekretaris Dinas Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, mengapresiasi langkah DPRD Majene yang aktif melakukan konsultasi terkait pengembangan teknologi informasi di daerah.
“Kami berharap ke depan sinergi dalam pelayanan berbasis digital dan edukasi digital terus ditingkatkan. Kolaborasi antar pemerintah daerah penting untuk mendukung program pusat maupun daerah, termasuk agenda pembangunan dalam Panca Daya yang didorong Gubernur Sulbar Suhardi Duka,” ujar Riny.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menegaskan, persoalan blank spot masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan akses internet melalui dukungan program pusat, terutama untuk wilayah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Kominfo hadir membantu daerah melalui dukungan internet gratis dari pusat. Kami juga mendorong titik-titik prioritas seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa agar mendapatkan akses jaringan yang memadai,” katanya.
Ridwan menjelaskan, selain penguatan infrastruktur digital, pihaknya juga fokus meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai program pelatihan dari pemerintah pusat.
Program tersebut menyasar aparatur pemerintah, pelajar hingga pelaku usaha agar memiliki kompetensi digital yang lebih baik di tengah perkembangan teknologi.
Ia menambahkan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
“Harapannya, sinergi ini mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung implementasi SPBE di daerah,” tutup Ridwan.(*)