PASANGKAYU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, meski daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional.
Hal itu disampaikan SDK saat menghadiri buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, sejak ia dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Barat 20 Februari 2025, pemerintah daerah langsung dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut hingga 2026, bahkan disertai pemotongan belanja tambahan.
“Kita semua memahami, setelah kami dilantik, daerah langsung menghadapi efisiensi anggaran. Tahun 2026 ini efisiensi ditambah pemotongan, jadi memang terasa sekali,” ujar Suhardi.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu pada 2026.
Ia mengakui nilai tersebut tidak besar, namun menegaskan bahwa anggaran akan digunakan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Anggarannya mungkin kecil, tetapi kalau ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik, dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, tetap akan memberi manfaat,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Suhardi juga mengungkapkan kinerja ekonomi Sulawesi Barat justru menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,36 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran 4 persen dan cenderung di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit rasio gini, yang mencerminkan berkurangnya ketimpangan ekonomi.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis,” ujar Suhardi.
Ia menegaskan, arah pembangunan kini menuntut kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar seluruh program berjalan dalam satu kebijakan yang sejalan.
“Tidak boleh lagi kabupaten ke kiri, provinsi ke kanan. Sekarang kita harus satu langkah, menyelesaikan persoalan secara tuntas,” tegasnya.
Suhardi mengakui masih banyak harapan masyarakat yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya karena keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan skala prioritas pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pada 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Pasangkayu, di luar ruas jalan nasional.
Sementara untuk 2026, Pemprov Sulbar kembali memperjuangkan dukungan pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk tiga ruas jalan yang diusulkan Pemkab Pasangkayu.
“Saya sudah dijanji oleh Pak Dody Hanggodo, Menteri PUPR. Namun kita juga paham, ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sehingga banyak anggaran PU yang dialihkan ke sana,” ungkap Suhardi.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap optimistis dukungan pusat dapat terealisasi demi mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Pasangkayu.(*)