MAMUJU – editorial9.com – Ekonomi Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan 5,33 persen pada triwulan I 2026. Angka tersebut menunjukkan tren positif, namun masih belum mampu mencapai target pemerintah daerah sebesar 6 persen. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) meminta seluruh jajaran bekerja lebih keras agar pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan SDK dalam Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 18 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas daerah, sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan pembangunan.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.
Dalam forum itu, para kepala daerah memaparkan perkembangan program strategis nasional maupun program prioritas di masing-masing wilayah.
SDK menilai persoalan data masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Menurutnya, sejumlah program strategis belum berjalan maksimal karena menggunakan data yang belum diperbarui.
“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” kata Suhardi Duka saat memberikan kesimpulan hasil rapat.
Selain persoalan data, Gubernur menyoroti capaian ekonomi Sulbar yang masih membutuhkan dorongan kuat untuk mencapai target pertumbuhan.
“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen sedangkan target kita di angka 6 persen,” ujarnya.
Menurut SDK, percepatan ekonomi membutuhkan penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta hilirisasi komoditas daerah agar nilai tambah tidak keluar dari Sulawesi Barat.
Dalam evaluasi program nasional, Gubernur menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan pembentukan 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit.
Namun, masih terdapat sejumlah persoalan, termasuk belum optimalnya operasional sebagian SPPG dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku.
“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T tidak usah dibuat SPPG langsung saja ke sekolah,” jelasnya.
SDK menilai program MBG harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal. Saat ini, sebagian kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Sulbar.
Pada sektor hilirisasi, Gubernur juga menyoroti masih terbatasnya produk turunan komoditas unggulan. Produk sawit, kakao, dan kopi dinilai masih perlu dikembangkan agar tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Ia juga merangkum sejumlah persoalan yang muncul dalam paparan pemerintah kabupaten, mulai dari keterbatasan data, lahan, sumber daya manusia, kemampuan fiskal, sarana prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, SDK meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan program strategis nasional.
“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” katanya.
Di bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulbar mencatat perkembangan produksi beras dan jagung yang semakin baik. Sementara program MBG akan dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
Gubernur juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi desa agar mampu bertahan dan berkembang.
Selain itu, kebutuhan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian karena masih menjadi persoalan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, SDK menyampaikan kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena keterbatasan anggaran. Tahun ini pelaksanaan diserahkan kepada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dalam skala lokal, sementara agenda tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang.(*)