MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSS) melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pengelolaan kanal informasi digital organisasi perangkat daerah (OPD).
Evaluasi tersebut mencakup keaktifan OPD dalam mengelola website resmi serta media sosial sebagai sarana publikasi program, kegiatan, dan pelayanan publik. Kegiatan evaluasi dilaksanakan di Kantor KominfoSS Sulbar, Minggu (1/3/2026).
Rapat evaluasi dipimpin Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) KominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, bersama Tim Kanal Informasi Digital dan Tim SPBE KominfoSS Sulbar.
Dian mengatakan, evaluasi difokuskan pada konsistensi OPD dalam memperbarui konten website dan media sosial sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Evaluasi dilakukan melalui pemantauan rutin. Selama sepekan terakhir, kami melihat adanya peningkatan partisipasi OPD dalam mempublikasikan kegiatan dan program kerja masing-masing,” ujar Dian.
Sementara itu, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi respons cepat OPD yang mulai lebih aktif memanfaatkan kanal digital sebagai media komunikasi publik.
Menurut Ridwan, penilaian kanal informasi OPD ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh agen kehumasan OPD lebih proaktif menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat.
“Penilaian ini bukan sekadar memenuhi indikator SPBE, tetapi menjadi etalase kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan program, capaian, dan layanan publik secara transparan dan akuntabel,” kata Ridwan.
Ia menegaskan, keaktifan publikasi digital OPD juga menjadi bagian dari data dukung penilaian kinerja aparatur, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Website dan media sosial resmi OPD adalah wajah pemerintah di ruang digital. Jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
KominfoSS Sulbar memastikan evaluasi SPBE akan terus dilakukan secara berkala, disertai pembinaan dan koordinasi dengan OPD guna menjaga kualitas dan konsistensi konten informasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat implementasi SPBE serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis kinerja.(*)