SULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Sulbar, Rabu (10/9/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Munandar Wijaya dan Abdul Halim. Hadir pula Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mewakili gubernur, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Dalam forum itu, setiap fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum berupa catatan kritis, masukan, hingga saran strategis terkait arah kebijakan fiskal Pemprov Sulbar tahun depan. Sorotan fraksi mencakup prioritas pembangunan daerah, keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dorongan agar program Pemprov benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Pemandangan umum ini menjadi bagian penting dari mekanisme pembahasan APBD. DPRD ingin memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, SSuraidah Suhardi.
Ia menambahkan, masukan dari fraksi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan teknis di Badan Anggaran DPRD sebelum penetapan APBD 2026.
“Selanjutnya, seluruh pemandangan umum ini akan ditanggapi secara resmi oleh Gubernur Sulbar dalam rapat paripurna berikutnya,” ujarnya.
Sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, APBD 2026 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, memperkuat daya saing daerah, sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor.(*)