Sulbar – editorial9 – PW GP Ansor Provinsi Sulbar, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mengaudit penggunaan dana yayasan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris GP Ansor Sulbar, Herwin Montolalu, saat dikonfirmasi, Rabu, 06/07/22.
Menurutnya, secara kelembagaan GP Ansor sangat menyesalkan adanya dugaan penyelewengan dana umat, oleh para petinggi ACT.
“Padahal selama ini, kita mengetahui ACT ini adalah lembaga yang aktif terjun langsung dalam gerakan sosial, misalnya ketika terjadi bencana,” ucap Herwin.
Selain itu, ia juga mendesak pemerintah selaku pihak yang berwenang, agar mengevaluasi izin milik yayasan ACT.
“Dengan adanya informasi dugaan pemotongan dana umat hingga 13,5 persen oleh presiden direktur ACT, itu sangat menyalahi aturan,” tutupnya.(Mp)