Mamuju – editorial9 – Provinsi Sulbar berbeda dengan daerah lain, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dari pusat, dalam rangka mempercepat pembangunan.
Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik, saat membuka Rakor pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam strategi kebijakan dalam negeri kerjasama badan strategi kebijakan dalam negeri Kemendagri RI dan Balitbangda, di Gedung PKK, Kamis, 02/06/22.
Menurutnya, selama ini pusat menerapkan kebijakan simetris ke Sulbar, dengan kata lain digeneralisasi atau diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi lainnya.
“Sementara Sulbar, belum siap untuk itu. Kami berharap, agar memandang Sulbar tidak sama dengan daerah lain,” ucap Akmal Malik.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Eko Prasetyanto, menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempererat hubungan kerja sama antara pusat dan daerah, instansi vertikal serta swasta.
“Dengan begitu kedepan dapat merealisasikan berbagai strategi kebijakan serta meningkatkan kinerja Pemda dan pelayanan publik, secara optimal,” ungkap Eko Prasetyanto.
Lebih lanjut ia menuturkan, dibutuhkan pula kerjasama dan peran akademisi termasuk pihak ketiga media hingga masyarakat luas.
“Ini tantangan, yang perlu kita lakukan,” pungkasnya.(Rls/Mp)