MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka resmi meluncurkan operasional Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju, Senin (22/12/2025).
Peluncuran layanan rujukan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat penanganan stunting secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan layanan kesehatan anak berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan publik paling vital karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Dari seluruh sektor layanan publik, yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah sektor kesehatan,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulbar telah membangun berbagai sistem untuk menekan angka stunting, mulai dari layanan kesehatan gratis di enam kabupaten, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), hingga pembentukan Tim PASTIPADU yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga.
Menurutnya, persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak bisa ditangani secara sektoral.
“Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi seluruh stakeholder yang ada,” tegasnya.
Suhardi Duka menekankan bahwa kehadiran pos rujukan stunting di RSUD Mamuju sangat penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, karena stunting menyangkut masa depan generasi Sulbar.
“Stunting bukan sekadar soal tinggi badan. Anak yang tumbuh pendek akan tertinggal dalam banyak kesempatan, termasuk pada pendidikan kedinasan dan profesi tertentu yang mensyaratkan tinggi badan,” ungkapnya.
Selain peluncuran layanan kesehatan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial tunai bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Sulbar. Bantuan tersebut meliputi bantuan sosial tunai untuk 3.582 kepala keluarga (KK) senilai Rp7,16 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 102 kelompok senilai Rp1,26 miliar, serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perorangan kepada 33 KK senilai Rp82,5 juta.
Sebagian bantuan tersebut menyasar 60 lokus PASTIPADU tahun 2026 yang telah ditetapkan sebagai sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Acara launching turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten.(*)