MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus melanjutkan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat daerah pada hari ketiga, Rabu (21/1/2026), yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKAD Sulbar.
Kegiatan ini melibatkan pengurus barang dan bendahara pengeluaran dalam penginputan jurnal persediaan serta jurnal aset, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh aset dan persediaan tercatat dengan benar.
“Rekonsiliasi adalah fondasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Dengan pencatatan yang tepat, laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, keterlibatan langsung pengurus barang dan bendahara pengeluaran menjadi bukti nyata komitmen bersama memperkuat sistem pencatatan keuangan daerah. “Kolaborasi lintas perangkat daerah meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan,” tambahnya.
Agenda rekonsiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.(*)