POLMAN — HMI Cabang Polewali Mandar, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Barat tidak membiarkan kasus dugaan peredaran oli palsu mengendap tanpa kepastian. Mereka mendesak polisi dan kejaksaan segera menuntaskan proses hukum agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Aktivis HMI Polman, Aldi Husain, menilai penanganan kasus dugaan oli palsu yang sempat mencuat itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Ia menyoroti belum adanya informasi terbuka dari Polda Sulawesi Barat maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat terkait kelanjutan perkara.
“Kasus oli palsu sampai hari ini belum jelas kelanjutannya. Kami mendesak Polda dan Kejati Sulbar untuk segera memproses kasus ini sampai selesai, bukan malah didiamkan begitu saja,” tegas Aldi Husain, melalui pres rilisnya, Minggu, (17/5/2026).
Menurut Aldi, ketidakjelasan proses hukum tersebut memunculkan pertanyaan publik terhadap keseriusan aparat dalam menuntaskan perkara yang dinilai merugikan konsumen dan mencederai kepercayaan masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada kejelasan perkara sudah sampai di mana, sebab terduga tersangka masih berkeliaran di luar sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Hukum harus tegak dan tidak boleh tebang pilih,” tambah Aldi Husain.
HMI Polman mendesak aparat membuka informasi perkembangan perkara secara transparan kepada publik, termasuk tahapan penanganan berkas dan status hukum para pihak yang terlibat. Menurut mereka, keterbukaan menjadi penting agar tidak muncul asumsi liar mengenai mandeknya penanganan kasus tersebut.
Selain itu, HMI juga meminta kepolisian segera mengambil tindakan terhadap pihak yang diduga terlibat agar tidak menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya.
Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus dugaan oli palsu hingga tuntas. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari aparat, HMI Polman menyatakan siap memperluas konsolidasi gerakan untuk menuntut kejelasan hukum di Sulawesi Barat.(*/MP)