Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan mencatatkan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,94 persen pada Maret 2026. Angka ini masih berada dalam rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen, menandakan kondisi harga di daerah relatif stabil.
Capaian tersebut juga menjadi indikator positif pengendalian inflasi di Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulawesi Barat, Musrifa Hamzah, menyampaikan capaian itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thahir, Senin (13/4/2026).
“Ini merupakan hasil dari kebijakan pengendalian ekonomi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur. Namun, kita tetap perlu waspada terhadap potensi kenaikan harga pangan pada pekan kedua April,” ujar Musrifa.
Sementara itu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik per 1 April 2026, inflasi bulanan (month-to-month) Sulbar tercatat sangat rendah, yakni 0,08 persen. Kondisi ini menempatkan Sulbar pada posisi ke-31 secara nasional, yang menunjukkan stabilitas harga relatif terjaga dibanding sejumlah daerah lain.
Musrifa menjelaskan, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), hingga minggu kedua April 2026 terjadi dinamika harga di 22 provinsi. Di Sulbar sendiri, IPH tercatat naik 1,44 persen yang dipicu oleh komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat tiga langkah utama, yakni mendorong gerakan mandiri pangan, mempercepat pemetaan surplus-defisit komoditas secara real-time, serta mengoptimalkan distribusi pangan melalui BUMD dan pihak ketiga.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa inflasi yang terkendali menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.
Ia menyebut, target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebesar 8 persen pada 2030 hanya dapat dicapai apabila stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.
“Inflasi yang terkendali adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini bagian dari visi besar pembangunan daerah,” ujar Amujib.(*)