MAKASSAR, editorial9.com – Inovasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Berbasis Kolaborasi yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dipamerkan dalam Pameran Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Rabu (29/7/2026).
Inovasi tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Junda Maulana yang juga bertindak sebagai mentor Muhammad Yasir Fattah dalam PKN Tingkat II, mengunjungi booth pameran proyek perubahan sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi inovasi tersebut.
Proyek perubahan DESTANA Berbasis Kolaborasi dinilai sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong penguatan inovasi pelayanan publik melalui kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah, termasuk di bidang penanggulangan bencana.
Dalam paparannya, Yasir menjelaskan bahwa DESTANA Berbasis Kolaborasi mengedepankan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat desa untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana.
Konsep tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas desa melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, serta pengelolaan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Yasir, proyek perubahan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari agenda PKN Tingkat II, tetapi juga merupakan komitmen BPBD Sulawesi Barat dalam memperkuat ketangguhan desa terhadap berbagai ancaman bencana melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui DESTANA berbasis kolaborasi, kami ingin memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana menjadi gerakan bersama. Ketangguhan masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, media, dan masyarakat bersinergi dalam satu tujuan yang sama,” ujar Muhammad Yasir Fattah.
Melalui inovasi tersebut, BPBD Sulawesi Barat berharap upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga desa-desa di Sulawesi Barat semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana.(*)