MAMUJU – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pemeriksaan pendahuluan program ketahanan pangan di Pemprov Sulbar, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulbar itu dipimpin Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, dan diikuti perangkat daerah terkait.
Herdin menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPK RI dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Menurutnya, catatan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi dan pelaksanaan program ketahanan pangan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti catatan yang diberikan agar program pangan berjalan optimal dan memberi manfaat langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI menegaskan, pemeriksaan pendahuluan bertujuan memastikan program ketahanan pangan mampu menjawab tantangan distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan. Ia juga menyoroti program Gerakan Pangan Murah Pemprov Sulbar yang dinilai positif, namun masih perlu dioptimalkan agar dampaknya lebih luas dan berkesinambungan.
Sementara itu, Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menegaskan komitmen Inspektorat dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Program pangan adalah program nasional yang membutuhkan kolaborasi dengan visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Inspektorat akan terus mengawal hingga pemeriksaan terinci,” tegasnya.
Melalui exit meeting ini, diharapkan koordinasi Pemprov Sulbar dengan BPK RI semakin solid dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.(*)