MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menekankan pentingnya penetapan target pembangunan yang realistis dan berbasis data menjelang Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Rakortekrenbang tematik yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (4/3/2026). Rapat dipimpin langsung Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dan diikuti perangkat daerah teknis lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam arahannya, Amujib menegaskan bahwa setiap target pembangunan daerah harus disusun secara terukur dengan mengacu pada data yang valid serta dukungan anggaran yang realistis.
Menurutnya, langkah ini penting agar program pembangunan yang diusulkan tidak hanya sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus punya alat ukur yang jelas untuk menetapkan target pembangunan, bukan sekadar mengisi angka-angka dalam dokumen perencanaan,” kata Amujib.
Ia juga meminta perangkat daerah teknis memperkuat analisis terhadap program yang diusulkan, memperjelas outcome pembangunan, serta menyiapkan berita acara yang realistis sebagai dasar pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, salah satunya penguatan sektor ekonomi syariah. Amujib mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalin komunikasi dengan bank syariah serta para pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, upaya penurunan angka kemiskinan juga menjadi fokus pembahasan. Target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulbar perlu dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Jika anggaran terbatas, maka target capaian harus disesuaikan secara proporsional agar tetap realistis dan dapat dicapai,” ujarnya.
Amujib juga menekankan pentingnya penguatan kajian terkait Indeks Modal Manusia (IMM) dan Indeks Daya Saing Daerah agar tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi lintas sektor dengan analisis berbasis data.
Menurutnya, seluruh proses persiapan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat.
“Rapat-rapat ini menjadi bagian dari proses kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita menetapkan angka tinggi tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (rls)