POLMAN, editorial9.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat Junda Maulana mengkhawatirkan kapasitas Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Polewali Mandar tidak akan mampu menampung jumlah siswa dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penambahan bangunan dan lahan agar sekolah tersebut tetap dapat menerima peserta didik baru.
Kekhawatiran itu disampaikan Junda Maulana, saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Selasa,14/07/26.
Ia mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan didampingi Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulbar, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam peninjauan tersebut, Junda mengakui lokasi pembangunan memiliki tantangan tersendiri karena berada sekitar 15 kilometer dari jalan poros. Meski demikian, kondisi itu tidak boleh menghambat penyelesaian proyek.
“Alhamdulillah kita sampai, cukup jauh juga dari Jalan poros, sekitar 15 km masuk ke sini. Dengan medannya memang sedikit menantang untuk sebuah proyek,” kata Junda.
Ia mengungkapkan, semula Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan mobilisasi guru dan siswa ke asrama dapat dilakukan pada 31 Juli 2026. Namun, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial dan pihak pelaksana proyek, target tersebut disesuaikan menjadi 31 Agustus 2026.
“Kementerian Sosial memberikan waktu hingga 31 Agustus 2026. Kita berharap seluruh pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut,” ujarnya.
Junda menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kualitas bangunan. Menurutnya, gedung sekolah harus memenuhi standar kelayakan karena akan digunakan dalam jangka panjang.
“Kami tidak masuk ke ranah teknis pembangunan, tetapi kami mengingatkan agar pekerjaan diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Bangunan ini dipersiapkan untuk jangka panjang sehingga harus benar-benar memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.
Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Sulbar tidak akan memindahkan siswa ke gedung baru sebelum seluruh fasilitas dinyatakan aman dan layak digunakan.
“Prinsip kami, karena anak-anak kami memang menempati, kami harus ada jaminan bahwa bangunan ini sudah layak untuk kita tempati,” jelas Junda.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 98 siswa dari sekolah rintisan. Ke depan, pemerintah merencanakan penambahan 270 peserta didik yang terdiri atas 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Namun, menurut Junda, kapasitas bangunan yang tersedia belum memadai jika seluruh kuota peserta didik terpenuhi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan 12 ruang kelas yang masing-masing berkapasitas sekitar 30 siswa, daya tampung sekolah hanya sekitar 360 siswa, sedangkan kebutuhan diperkirakan mencapai lebih dari 800 siswa.
“Karena itu, kami sudah menyampaikan kepada pihak balai agar segera mengusulkan penambahan bangunan. Jika tidak ada penambahan, dikhawatirkan tahun depan sekolah tidak bisa lagi menerima peserta didik baru karena kapasitasnya sudah penuh,” katanya.
Selain penambahan bangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong Pemkab Polman, menyiapkan tambahan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan sekolah rakyat di masa mendatang.
“Alhamdulillah kami mendapatkan informasi, bahwa penambahan lahan sudah mulai direncanakan. Ini menjadi langkah penting, agar pengembangan sekolah rakyat dapat berkelanjutan dan mampu menampung lebih banyak siswa di masa mendatang,” pungkas Junda Maulana.(*)