MAMUJU – editorial9.com – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan komitmen Polri untuk mengawal penuh Program Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas pemerintah daerah agar berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Sulbar saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (18/6/2026).
Dalam forum strategis yang membahas evaluasi pelaksanaan PSN dan program prioritas Provinsi Sulawesi Barat itu, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta memastikan jajaran Polda Sulbar siap berada di garis depan dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Menurut Kapolda, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan dan sinergi seluruh unsur pemerintahan.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” tutur Kapolda Sulbar.
Rakerpim tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Gubernur Sulbar, Kabinda Sulbar, Kasrem 142/Tatag, para bupati se-Sulbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam agenda tersebut, pemerintah juga mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan untuk mendata struktur ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, petugas sensus akan dilengkapi identitas resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan QR Code yang dapat dipindai masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan MoU program “Posyandu Beribadah” antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kanwil Kementerian Agama Sulbar. Program ini diarahkan untuk mempercepat penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi sektor kesehatan dan keagamaan.
Kepala Bapperida Sulbar dalam laporannya menjelaskan pembangunan daerah saat ini diarahkan melalui kerangka Pancadaya yang mengintegrasikan program nasional dan target daerah.
Kerangka tersebut fokus pada tiga sasaran utama, yakni penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
Adapun program prioritas yang menjadi perhatian dalam Rakerpim meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Sulawesi Barat, termasuk penghargaan TPID Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dan capaian penurunan tingkat pengangguran.
BPS juga menyoroti struktur ekonomi Sulbar yang masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 47,28 persen. Data akurat dari Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting untuk menyusun kebijakan pengembangan ekonomi digital dan UMKM yang lebih tepat sasaran.
Melalui Rakerpim tersebut, Polda Sulbar bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda memperkuat komitmen bersama untuk mengawal pembangunan serta memastikan program strategis memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat.(*)