MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar bersama pemangku kepentingan nasional dan daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Jumat (6/2/2026).
Koordinasi ini sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor industri, maritim, dan logistik.
Rapat yang berlangsung di Ruang Baruga tersebut dihadiri Departemen Aset dan Perkantoran Bank Indonesia Pusat, ASDP, Kantor Syahbandar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN), serta Bappeda Kabupaten Mamuju. Dari Bapperida Sulbar hadir Pelaksana Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Andi Muhammad Fachrul Odang, bersama Perencana Ahli Muda, Muhammad Attar.
Pelaksana Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, Fachrul Odang, menjelaskan bahwa forum koordinasi membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang, penguatan Pelabuhan ASDP Simboro dan Pelabuhan Mamuju, penataan zonasi sektor strategis, serta arah kebijakan tata ruang di Kabupaten Mamuju.
“Selain itu, turut dibahas rencana pengembangan pelabuhan jangka panjang, berbagai kendala pengembangan pelabuhan di Mamuju, serta kondisi jalan nasional di Sulawesi Barat yang berperan penting dalam mendukung distribusi logistik,” kata Fachrul.
Kawasan Industri Belang-Belang menjadi fokus utama karena posisinya yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pengolahan komoditas agro dan pertambangan dari Sulawesi Barat dan wilayah sekitarnya, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai simpul logistik regional.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pengembangan kawasan industri dan pelabuhan berjalan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah.
“Sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi serta infrastruktur pelabuhan secara berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan wilayah pesisir dan kawasan industri Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.(*)